nusakini.com-Jakarta-Jumlah pemegang jabatan fungsional semakin meningkat tiap tahun dengan adanya perpanjangan jangka waktu inpassing jabatan serta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Diperlukan pengarahan dan penetapan strategi agar para analis kebijakan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mampu mendapatkan angka kredit yang tepat sasaran dan berkualitas. Mereka perlu menyesuaikan tugas pribadi dengan tugas organisasi sehingga mampu meraih angka kredit yang tinggi. 

Kepala Biro SDMU Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih mengatakan bahwa seorang analis kebijakan tidak boleh mengumpulkan angka kredit melalui evaluasi, analisis, dan menjadi pembicara saja. "Strateginya harus jitu. Tugas disesuaikan dengan tugas organisasi, tidak sekadar mengejar angka kredit yang kecil," ujarnya saat membuka Bimbingan Teknis Bidang Analis Kebijakan Kementerian PANRB di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Senin (22/07). 

• Sambut HUT Ke-63, Kementerian PANRB Adakan Layanan Paspor
• Kolaborasi Pemerintah dan Media Massa untuk Komunikasi Publik yang Efektif
• Verifikasi dan Observasi Lapangan KIPP Digelar Secara Daring
• Membentuk ASN Kementerian PANRB sebagai Penggerak BerAKHLAK
• Kementerian PANRB Cabut Predikat WBK Empat Instansi Pemerintah

Lebih lanjut, saat ini pengiriman angka kredit dalam bentuk dokumen dan portofolio di lingkungan Kementerian PANRB belum diperiksa secara internal apakah memenuhi syarat penghitungan. Analis berpotensi mendapatkan angka kredit yang tidak maksimal bahkan ditolak persyaratannya oleh tim penilai Lembaga Administrasi Negara (LAN). Menurut Sri, para analis harus cermat dalam mengolah laporan dan memilih kegiatan. 

Dalam kesempatan tersebut Sri Rejeki juga mendorong partisipasi aktif para peserta dalam mengikuti bimbingan teknis selama lima hari karena hasilnya berpengaruh pada kualitas analis kebijakan di lingkungan Kementerian PANRB. "Keputusan kita yang ada di dalam acara ini berujung pada maju atau mundurnya kualitas jabatan fungsional analis kebijakan di Kementerian PANRB," imbuhnya. 

Di sisi lain, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN Elly Fatimah selaku narasumber menjelaskan beberapa penyebab kecilnya angka kredit yang diperoleh. Penyebab itu antara lain kegiatan yang tidak didokumentasikan dengan baik dan laporan yang tidak disusun sesuai format tertentu dari LAN. "Angka kredit sebuah laporan masih kecil kalau belum diolah menjadi policy paper," jelas Elly. 

Elly menyebutkan bahwa hasil analisis yang berkualitas mampu mendongkrak angka kredit. Diperlukan tiga modal utama yang harus dimiliki para analis jabatan untuk melakukan analisis yakni sensitivitas terhadap masalah di sekitar, kemauan, dan kompetensi. 

Melatih kepekaan serta memperkaya pengetahuan dapat dilakukan dengan memantau masalah publik secara rutin. "Masalah yang ada di publik selalu ada. Harus rajin membaca koran dan melihat berita untuk memahaminya," terang Elly. (p/ab)